Jokowi Singgung Mekanisme Penyaluran Bansos yang Berbelit-belit

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak membuat aturan penyaluran bantuan sosial ( bansos) yang berbelit-belit di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, hal itu masih terjadi di lapangan sehingga banyak warga yang membutuhkan belum memperoleh bansos.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Selasa (19/5/2020).

"Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," lanjut dia.

Karena itu, ia meminta jajarannya menyederhanakan mekanisme penyaluran sehingga masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi bisa segera mendapatkan bansos.

"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengimbau agar masyarakat proaktif dengan menanyakan penyaluran bantuan sosial kepada Ketua RT, Ketua RW, atau kepala desa.

Hal ini dia penting untuk mengetahui kejelasan penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) bagi mereka.
"Masyarakat saya harap juga menanyakan ke RT, RW maupun kepala desanya," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip dari akun YouTube Biro Kepresidenan, Sabtu (16/5/2020).

Sebab, Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mempercepat penyaluran BLT Desa dan BST Desa.

"Saya sudah meminta agar disederhanakan dengan memotong prosedurnya. Sehingga masyarakat bisa segera menerima baik BLT maupun BST," kata dia.