PDIP Ingatkan Partai Koalisi Agar Tidak Tekan Presiden Jokowi Dalam Menyusun Kabinet

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar tidak menekan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet 2019-2024. Memilih menteri adalah hak prerogatif presiden, sehingga presiden berhak menentukan kabinetnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

“Presiden yang menentukan pilihan, sehingga seharusnya tidak ada tekan-menekan di dalam penyusunan kabinet itu,” kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Kamis, 1 Agustus 2019.

Menurut Hasto,  jika ada partai yang menekan Presiden Jokowi dengan alasan balas jasa karena ikut memobilisasi dukungan masyarakat, jangan lupa bahwa pilihan rakyat tetap ditentukan oleh sosok presiden yang diusung.

“Jadi jangan ditiadakan hak prerogatif presiden. Presiden tetap berdaulat, meski diusung partai,” ujarnya.

Peran partai lebih kepada upaya dalam strategi memobilisasi rakyat, tetapi bukan meniadakan hak prerogatif presiden.

“Presiden tetap berdaulat dan itu juga ditunjukkan oleh Ibu Megawati saat itu, beliau menyusun kabinet dengan diam, dengan sunyi, tapi bisa dihasilkan sosok-sosok berkaliber nasional dan internasional. Sehingga, kabinet Ibu Mega disebut the dream team, kabinet yang mampu menyelesaikan krisis dimensi saat itu,” kata Hasto.