BPN Minta Bawaslu Cek Pertemuan Jokowi-Kiai, TKN: Itu Acara Kenegaraan - Stop Fitnah dan Hoax

Breaking

Friday, February 8, 2019

BPN Minta Bawaslu Cek Pertemuan Jokowi-Kiai, TKN: Itu Acara Kenegaraan

Foto: Kiai-Habaib bertemu Jokowi di Istana. (Andhika Prasetia/detikcom).

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Bawaslu mengecek isi pertemuan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) bersama kiai dan habaib se-Jadetabek di Istana Merdeka. Terkait hal ini, timses Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan pertemuan tersebut merupakan acara kenegaraan.

"Itu adalah acara kenegaraan, bukan kampanye," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Karding menilai BPN panik terkait adanya pertemuan Jokowi dengan kiai dan habaib. Menurutnya, di luar pertemuan itu, terlihat habaib (para habib) bergerak mendukung Jokowi-Ma'ruf.


"Mereka BPN mulai panik apalagi habib mulai mengalihkan dukungannya ke Pak Jokowi. Atau sudah mulai bergerak untuk Pak Jokowi yang selama ini (habaib) diam (belum menyatakan dukungan)," kata Ketua DPP PKB ini.

Karding menganggap dukungan yang disampaikan habaib karena pribadi Jokowi. Menurutnya, komitmen dan kerja Jokowi yang terukur jadi pertimbangan menyalurkan dukungan.

"Para habaib adalah orang-orang yang menggunakan akal pikir mereka bahwa di antara dua pasang calon, Pak Jokowi-lah ahlaknya baik (orang baik). Pak Jokowi-lah yang memiliki komitmen dan sudah bekerja untuk umat. Jokowi-lah Islam-nya jelas," ucap Karding.

Sebelumnya diberitakan, BPN Prabowo-Sandiaga meminta Bawaslu mencermati isi pertemuan Jokowi dengan kiai-habaib. Bawaslu diminta mengecek apakah ada unsur kampanye dalam pertemuan tersebut.

"Yang perlu dicek apakah isi pertemuan mengandung unsur-unsur kampanye yaitu adanya penyampaian visi-misi. Saya minta Bawaslu untuk cek secara teliti," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (8/2).

Jokowi mengajak kiai-habaib untuk datang ke Istana Merdeka pada Kamis (7/2). Sebelum sesi foto dimulai, para kiai-habaib sempat berpose satu jari dan satu jempol. Mengetahui hal itu, asisten ajudan Presiden Inspektur Satu Syarif langsung mengingatkan menggunakan pengeras suara agar tak berpose satu jari atau simbol lain yang merujuk nomor urut pasangan capres-cawapres. Akhirnya, saat sesi foto resmi dimulai, pose para kiai-habaib berganti dengan melambaikan tangan.

Habiburokhman mengatakan pihak Istana memang punya kewajiban melarang siapapun berpose nomor urut pasangan capres-cawapres di Istana. Hal tersebut, merupakan amanah UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Memang nggak boleh kampanye termasuk acungkan pose nomor urut paslon di Istana, karena Istana itu kan milik pemerintah. Hal tersebut diatur di Pasal 280 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Ketua DPP Gerindra itu.(jbr/tsa)
Sumber

No comments:

Post a Comment