Menolak Lupa Korupsi Di Tubuh Partai Demokrat

 
Jakarta – Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh, pernah mengungkap bahwa dari tiap proyek yang digarap pemerintah, partainya mendapat jatah 20 persen dari APBN pada saat itu. Hal tersebut diungkapkan Angelina saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Universitas Udayana dan Wisma Atlet bagi terdakwa Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tahun 2017 silam.

Masih teringat di benak kita tentang iklan anti korupsi ‘Katakan tidak pada korupsi’ oleh Partai Demokrat. Dalam iklan yang dirilis sekitar Desember 2008 silam, nampak sejumlah tokoh demokrat termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden.
Para petinggi partai penguasa saat itu turut ambil bagian sebagai bintang dalam iklan video berdurasi 30 detik tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dengan mengangkat tangan kanannya dan menunjukan lima jarinya sambil mengatakan “tidak”. Sesudah itu, muncul gambar mantan Politisi Partai Demokrat Teresia Pardede (Tere) yang juga mengelengkan kepala dan melambaikan tangan kanan sambil mengatakan “tidak”.

Kemudian muncul gambar Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sambil mengangkat kedua tangannya yang jarinya terbuka dan menyilangkan tangannya di dada serta mengungkapkan “tidak”. Pada bagian lainnya ada gambar Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PD Angelina Sondakh sambil mengangkat tangan kanan yang mengepal dan membalikan jempol sambil berkata “tidak”.

Tidak lupa juga ada gambar SBY yang memegang kertas bertuliskan “katakan tidak pada korupsi”. Tertulis, “Partai Demokrat bersama SBY melawan korupsi tanpa pandang bulu”. Di bagian penutup, muncul sosok Andi Alfian Mallarangeng sambil tersenyum mengangkat kedua tangannya dan menyatukan di atas kepala sambil membentuk lambang partai yaitu, mercy.

Namun sayangnya, tiga aktor dalam iklan itu, Anas, Andi, dan Angie, malah terseret dalam kasus korupsi. Partai Demokrat ternyata merampok uang rakyat dan berupaya memperkaya partai dengan mengambil 20% dari setiap proyek yang dikerjakan pemerintah.

Mantan anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh atau Angie pernah membeberkan fakta bahwa Partai Demokrat selalu menerima jatah 20 persen setiap kali DPR berhasil menyepakati anggaran baru. Urusan pembagian dana proyek ini menjadi kewenangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

Angie, yang adalah terpidana korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang,  mengakui bahwa pihaknya terpaksa mengerjakan permintaan M. Nazaruddin untuk melobi anggaran soal RS Pendidikan, karena takut digeser dari Komisi X atau tidak diberi kenaikan jabatan. Pada saat itu, Nazaruddin diketahui memiliki pengaruh besar di DPR, sehingga tidak segan menggeser ke komisi lain atau mencopot jabatan seseorang jika tidak menuruti perintahnya.

Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam tubuh Demokrat, bicara lain.. perbuatan lain. Janji untuk memerangi korupsi hanyalah slogan belaka. Pada kenyataannya, uang rakyat dikuras untuk memenuhi kepentingan pribadi dan partai.