Bertemu Pimpinan MPR, Ketum Muhammadiyah Minta Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertemu dengan pimpinan MPR di kantornya, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Dia mengaku membahas berbagai hal dengan pimpinan MPR. Salah satunya soal amandemen UUD 1945.

Terkait amandemen UUD 1945, Haedar menuturkan turut membahas soal wacana pemilihan Presiden oleh MPR. Pihaknya memandang presiden dan wapres harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, pilpres langsung merupakan amanat dari reformasi.

"Satu bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu merupakan buah dari reformasi, bersama dengan amandemen UUD 1945. Karena itu Muhammadiyah memandang bahwa tonggak pertama ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat harus tetap dipertahankan," kata Haedar di lokasi, Senin (16/12).

Pihaknya juga memberikan masukan soal masa jabatan presiden dan wapres. Haedar menganggap jabatan presiden dan wapres sebaiknya tetap 5 tahun dan bisa dipilih kembali maksimal 1 periode.

"Muhammadiyah juga tetap berpandangan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih ke depan itu tetap lima tahun dan maksimal dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi. Sehingga, ini menjadi dua periode jika memang rakyat menghendaki. Di sinilah semangat reformasi tetap terjaga," ujarnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya mencatat semua masukan dan saran dari Muhammadiyah terkait rencana amandemen UUD 1945. Dia mengatakan

"Kami juga menyambut baik apa yang disarankan atau menjadi pemikiran PP Muhammadiyah bahwa pemilihan presiden jangan diutik-atik, harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan maksimum dua periode. Itu menjadi catatan penting bagi kami," ujar Bamsoet.

Dia menambahkan, MPR membuka pintu bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan demi kemajuan bangsa, termasuk soal amandemen UUD 1945.

"Kita membuka pintu selebar lebarnya pemikiran-pemikiran yang membawa kemajuan bagi bangsa kita," pungkas Bamsoet. [ray]