Mataram – Pengamat Politik UIN (Universitas Islam Negeri) Mataram, DR Kadri menilai reuni 212 di Jakarta saat ini sudah tidak efektif karena banyaknya tesis-tesis yang bisa dibantah dari gerakan ini. Oleh karena itu, publik harus cerdas untuk memahami gerakan-gerakan yang memiliki irisan politik.
Jika dilihat dari awal pergerakan 212, ketika Ma’ruf Amin belum di dideklarasikan sebagai calon presiden, justru mereka menumpang dengan kharismatik Ma’ruf Amin sebagia Ketua MUI Pusat. Tapi ketika Ma’ruf Amin dideklarasikan sebagia Cawapres Joko Widodo, mereka merekonstruksi lagi pernyataan dan reasoning yang mereka bangun untuk tidak mendukung Jokowi.
“Artinya mereka sesungguhnya mempunyai agenda meskipun tidak semuanya tapi dedengkotnya sudah mempunyai agenda sendiri tentang konstestasi politik ini paling tidak mereka linkage dengan kelompok yang berseberangan dengan Jokowi”, katanya ketika dihubungi wartawan (01/12/2018).
Oleh karena itu secara politik, ketika kontestasi politik ini sudah berjalan dan hampir memasuki tahun pemilihan. Mereka terus ingin menjaga momentum, menjaga kekompakan secara emosional dan juga ingin membangkitkan memori publik tentang Pilkada DKI yang kemudian di coba untuk di transformasikan gayanya ke pilpres.
“Jadi simpul-simpul identitas dan kecaman emosional mulai dibangkitkan kembali dengan harapan suara umat yang katanya terjadi pada saat Pilkada DKI bisa di transformasikan ke pemilu 2019” jelasnya.
Tapi menurutnya, memang makin hari gerakan ini tidak terlalu efektif seiring dengan banyaknya tesis-tesis yang bisa dibantah dari gerakan ini. Jadi publik harus cerdas memahami gerakan in tidak lagi membaca gerakan ini sebagai sebuah gerakan yang murni namun sebuah gerakan yang memiliki irisan politik.
“Masyarakat harus dikasih pencerahan sehingga politik ini akan berjalan lebih dewasa tanpa sentimen-sentimen yang sektarian seperti itu. Kan sekarang tidak ada persoalan kalau dulu mungkin pintu masuknya tentang penistaan agama sekarang apa, malah ulama yang bertarung kok di jelek-jelekan lalu mau mengkonsolidasikan apa”, tambahnya.
Tapi, kata dia, sebagai warga Negara untuk memiliki hak berkumpul dan berserikat harus dihargai cuman jangan sampai pertemuan atau perkumpulan itu beririsan politik apalagi sampai membangun narasi kebencian yang makin memperparah kontestasi.
DR Kadri, juga sepakat dengan pernyataan TGB yang menyebutkan bahwa dtidak ada perang dalam kontes politik ini, karena semua sama-sama muslim, sama-sama Indonesia, kedua pasangan calon tersebut juga orang baik.
“Kok malah kita yang memanas-manasi dan mengkotak-kotakan”, ungkapnya.
Makanya kita harus mengapresiasi pikiran dan kebijakan Ketum PP Muhamadiyah yang memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi kader dan jamaahnya untuk menentukan pilihan ini.
“Jadi asik kan, Ketum PP Muhamadiyah tidak mendeklarasikan diri mendukung salah satu pasangan calon. Saya kira itu pesan dan contoh yang bagus di ruang publik. Tidak ada upaya menggiring ormas tertentu untuk mendukung salah satu calon. Terlepas mereka bergrilya dibelakang itu urusan lain”, jelasnya.
Terakhir, menurut Dosen Komunikasi Politik UIN Mataram ini, kalau reuni 212 diarahkan ke hal politik sama saja dengan melakukan deklarasi dukungan yang sudah diarahkan ke ranah politik. **
No comments:
Post a Comment