JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan bertemu lagi dengan masyarakat adat Kalimantan Timur untuk membicarakan pemindahan ibu kota ke wilayah itu. Hal ini akan dilakukan setelah undang-undang terkait pemindahan ibu kota rampung. "Kalau nanti undang-undangnya sudah selesai saya akan bicara banyak lagi dengan masyarakat adat di sana, dengan masyarakat asli yang ada di sana, dengan masyarakat yang ada di Kaltim, dengan tokoh-tokohnya," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (13/2/2020).
Jokowi membantah anggapan bahwa masyarakat Kaltim tak diajak konsultasi dalam pemindahan ibu kota ini. Jokowi mengatakan, ia sebelumnya juga sudah sempat bertemu dengan sejumlah tokoh Kaltim saat ia meninjau lokasi ibu kota baru di Penajam Passer Utara. Namun, ia ingin ada pertemuan lanjutan dalam skala lebih besar. "Tentu saja saya ingin mendapat masukan dari masyarakat yang ada di Kaltim supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata dia.
Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota ini adalah sebuah gagasan besar yang akan membawa kita Indonesia sebuah visi besar Indonesia maju di 2045. Oleh karena itu, ia berharap justru masyarakat asli di Kaltim mendapatkan manfaat ekonomi yang baik dari pembangunan ibu kota ini. "Saya sudah sampaikan ke tokoh-tokoh di Kaltim, bahwa mereka akan kita libatkan dalam pembangunan," kata dia.
No comments:
Post a Comment