Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, menegaskan, pelibatan anak dalam gerakan kemerdekaan Papua adalah pelanggaran atas hak anak.
Menurut Arist, ada konvensi PBB yang mengatur hak anak dan itu juga sudah diratifikasi oleh Indonesia.
“Anak tidak boleh dilibatkan dalam konflik. Siapapun yang memanfaatkan anak untuk menjadi milisi atau kurir dalam konflik bersenjata itu dilarang,” kata Arist kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).
Wacana tentara anak di Papua kembali mengemuka awal Desember kemarin, saat masyarakat global mengritik peringatan hari ulang tahun OPM di Oxford Inggris yang seolah mengabaikan kondisi anak-anak yang jadi milisi di Papua.
Warganet ramai-ramai menyerang aksi peringatan di Inggris itu yang dimotori oleh pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.
Itu artinya anak-anak menjadi korban dalam kepentingan OPM. OPM memanfaatkan anak-anak sehingga OPM telah melakukan pelanggaran HAM.
“Anak tidak pernah masuk dan terlibat dalam konflik. Sehingga mereka hanya jadi korban untuk dimanfaatkan oleh kelompok OPM tersebut,” ujar Arist.
Pelibatan anak sebagai milisi di Papua, memang kerap tertutupi oleh kampanye kelompok pro kemerdekaan Papua yang selalu menitikberatkan kesalahan pada pemerintah Indonesia.
Pengamat keamanan dari Universitas Parahyangan (Unpar), I Nyoman Sudira, menilai pelibatan anak-anak dalam konflik adalah bentuk pelanggaran HAM. Meski begitu, dia mengaku yang dilakukan OPM itu bukan lah hal yang baru.
“Banyak di beberapa tempat terjadi. Di Timur Tengah terjadi,” ujarnya.
Pelibatan anak sebagai milisi di Papua, memang kerap tertutupi oleh kampanye kelompok pro kemerdekaan Papua yang selalu menitikberatkan kesalahan pada pemerintah Indonesia. Nyoman sendiri mengakui bahwa selama ini pemerintah Indonesia selalu disalahkan dalam penyelesaian masalah Papua.
“Apapun yang dilakukan selalu salah. Kalau pun misal pemerintah berenang pasti disalahkan, kok enggak berjalan di air, kan gitu,” ujarnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah mengambil langkah baru untuk Papua, yang bukan lagi pendekatan keamanan.
No comments:
Post a Comment