Jakarta - Presiden Jokowi menjawab tudingan beberapa pihak yang menyebut pembangunan Ibu Kota di Kalimatan Timur adalah bagi-bagi proyek dengan pihak swasta. Jokowi meminta publik agar tidak memandang negatif terkait pembagian proyek.
"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi," kata Jokowi saat berbincang dengan para awak media di Balikpapan, Kalimatan Timur, Rabu (18/12/2019).
Dia mengatakan pemerintah tidak bisa mengandalkan APBN saja. Artinya, kata dia, keterlibatan pihak luar sangat diperlukan.
"Masa kita kerjain sendiri. APBN abis-lah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," ungkap Jokowi.
Dia menjelaskan saat ini sedang mencari sumber pendanaan. Dan tidak akan memberi beban ke negara tapi pendapatan bisa melalui invetasi swasta.
"Justru itu yang kita harapkan, misalnya untuk transportasi, ada yang ingin menawarkan, 'Pak transportasi kami bukan dengan energi fosil, tapi nonfosil'. Bagus, saya tanya berapa biayanya. Ooh itungannya masih silakan kontestasi saja-lah," jelas Jokowi.
Kementerian PPN/Bappenas telah membuat kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota tersebut. Hasilnya, setidaknya butuh Rp 466 triliun untuk mewujudkan rencana besar pemerintah tersebut.
Dari hasil kajian Bappenas, Jumat (7/6/2019), Rp 466 triliun ini didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan swasta.
No comments:
Post a Comment