YOGYAKARTA – Upaya untuk menangkal paham radikalisme terus dilakukan. Bahkan kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menganggap paham radikalisme ini merupakan bentuk aksi yang cenderung penyimpangan ajaran agama.
Anggota DPD RI Cholid Mahmud mengungkapkan, radikalisme merupakan pemahaman yang ekstrem atau berlebihan. Dan hal ini bisa muncul dari agama manapun.
“Ini tidak hanya di agama Islam di agama lain juga ada. Jadi kita perlu memberikan penyadaran agar berperilaku yang normal sebagaimana mestinya. Karena ini cenderung menyimpang atau dikatakan cenderung ke atas,” terangnya dalam sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI di kantor DPD Perwakilan DIY di Yogyakarta Rabu (27/11/2019) malam.
Dia berharap semua umat kembali pada nilai-nilai ajaran agama masing- masing. Begitu juga dengan bentuk-bentuk radikalisme yang cenderung menyimpang sehingga perlu penyadaran untuk kembali pada tata norma kehidupan yang normal.
“Kita berusaha memberikan penyadaran untuk kembali pada norma-norma normal keagamaan dan bernegara. Yang ekstrem itu tidak menurut ajaran agama karena tidak sesuai ,” ulasnya.
Dijelaskannya, upaya menyosialisasikan empat pilar kebangsaan tersebut dilakukan untuk menghindari paham-paham radikalisme. Terlebih lagi, bentuk negara Indonesia merupakan kesepakatan-kesepakatan bersama tokoh moderat sehingga jangan sampai muncul paham- paham yang bertentangan.
“Mari kita berpikir secara normal sesuai kaideh bernegara, radikalisme menjadi keprihatinan bersama ,” tandas dia.
Untuk itu saat ini dibutuhkan. perumusan kelompok radikal tersebut. Artinya harus ada kejelasan siapa yang dimaksud dengan kelompok radikal. “Karena selama ini yang merasa tersudut adalah Islam. Meskipun agama lain juga ada,”pungkasnya.
No comments:
Post a Comment