Jokowi: Jika Menteri Terbitkan 1 Permen Maka 40 Permen Harus Dicabut

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri di Kabinet Indonesia Maju memangkas regulasi yang menghambat program pemerintah secara besar-besaran. Jokowi ingin, regulasi yang ada harus mendukung cipta lapangan kerja.

“Saya kira beberapa kali sudah saya sampaikan kepada seluruh kementerian untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat,” ujar Jokowi saaat membuka rapat terbatas terkait program cipta lapangan kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11).

Jokowi pun menceritakan sistem regulasi di Amerika Serikat yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross. Ia mengatakan, di Amerika Serikat, jika menterinya ingin menerbitkan satu peraturan menteri, maka dua peraturan menteri lainnya harus dicabut.

Karena itu, Jokowi pun meminta menterinya dapat melakukan hal serupa. Bahkan, ia meminta agar menterinya mencabut 40 peraturan menteri jika ingin menerbitkan satu peraturan menteri.

“Di sini mestinya juga bisa melakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan satu Permen nyabutnya 40 Permen karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini nanti mulai dikaji lagi keluar satu Permen potong berapa Permen. Kalau AS sekali lagi, satu memotong dua,” jelas dia.

Selain itu, Presiden juga meminta agar menterinya melakukan reformasi birokrasi di masing-masing institusi. Reformasi birokrasi harus dilakukan secara besar-besaran bersamaan dengan pemangkasan regulasi yang menghambat.

“Saya kira di kementerian PAN/RB juga sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu setiap kementerian meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata dia.

Jokowi pun menekankan agar jajarannya mampu mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. Sehingga diharapkan prosedur yang dirancang tak bertele-tele, namun difokuskan pada hasilnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk menata tata hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga saling beriringan dalam menciptakan lapangan kerja. Presiden juga ingin agar dilakukan reformasi besar-besaran dalam menyiapkan sumber daya manusia.

“Ini akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat, pembenahan pendidikan vokasi SMK politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan. Kartu pra kerja sistem manajemen semuanya harus disiapkan,” jelas Jokowi.