Tokoh muda Papua sekaligus Koordinator Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI, Hendrik Yance Udam, mengecam sikap sejumlah tokoh kelompok separatis Papua yang merasa senang atas penusukan Menko Polhukam Wiranto.
Hendrik meminta agar peristiwa itu tidak menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Apalagi, gejolak Papua yang terjadi beberapa waktu lalu juga tidak terlepas dari ujaran kebencian media sosial yang memanaskan situasi.
Sedikitnya ditemukan tujuh publikasi yang bernada selebrasi atas insiden penusukan terhadap Wiranto. Publikasi tersebut dibuat oleh tiga akun kelompok separatis yaitu Lewis Prai Wellip, Global Campaign, dan Manuel Metemko. Selain itu juga terdapat empat akun individu atas nama Johpa, Alex Silolonrattu, Donz Wilkinson, dan Dison. Publikasi tersebut total sudah mendapatkan ribuan interaksi di media sosial, mulai dari likes, komentar dan dibagikan.
Dalam sebuah status di akun Facebook-nya, Lewis Prai Wellip dengan bahasa Inggris menuliskan “feeling thankful (merasa bersyukur)” seraya membagikan tautan berita aljazeera.com berjudul “Indonesia’s security minister Wiranto hurt after stabbing attack Menteri Keamanan Indonesia Wiranto Terluka Setelah Ditusuk)”. Dalam kolom komentar dia juga menulis “Karma is coming after him…..I hope he dies… (Dia mendapat karma… Saya berharap dia mati…)”
Di akun Twitternya, Lewis Prai Wellip (@WellipPrai) menyebut dirinya sebagai diplomat dari Pemerintah Republik Papua Barat (The Government of the Republic of West Papua) dan pendiri (founder) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Jangan lagi kalian mem-bully, karena Pak Wiranto ini bagian dari representasi negara. Bagaimana seandainya peristiwa ini terjadi pada keluarga kalian, pasti kalian sedih,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat (11/10).
Ia mengungkapkan, informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dilancarkan oleh kelompok separatis dan radikalisme itulah yang membuat Papua semakin panas.
Karenanya ia meminta, aparat penegak hukum, khususnya Cyber Crime Mabes Polri dan Polda Papua, memantau setiap akun-akun media sosial yang menyebarkan hoaks dan ujaran yang mengandung kebencian.
Selain itu diharapkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemnkominfo) harus bekerja sama dengan Polri, untuk memblokir akun-akun media sosial yang menyebar ujaran kebencian. Sebab, akun-akun tersebut dinilai berpotensi menjatuhkan kredibilitas negara.
“Media sosial ini ruang empuk bagi kelompok separatis dan radikal menebar berita hoaks dan kebencian. Kalau di dunia nyata saya kira sudah tenang dan bisa diredam,” ujar Hendrik.
No comments:
Post a Comment