Strategi Ekonomi Pemerintahan Presiden Jokowi di Periode Kedua

Tak lama lagi Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya di periode pertama. Memasuki masa transisi menuju periode II ini, sejumlah kebijakan strategi ekonomi masih terus disusun untuk menuju perbaikan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah membuat 16 paket kebijakan ekonomi saat periode pertama Jokowi. Dan di periode kedua nanti, Darmin mengklaim telah mempersiapkan empat strategi untuk menggenjot perekonomian RI agar keluar dari posisi 5 persen.

Pertama, pemerintah harus semakin konkret untuk menarik investasi. Salah satu caranya adalah melalui pemberian fasilitas fiskal untuk investasi maupun keikutsertaan industri dalam pengembangan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedua, Indonesia harus membuat bank tanah yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

“Karena persoalan tanah adalah persoalan besar. Ini dilakukan untuk mendorong lahirnya kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan pariwisata strategis nasional,” ungkap Darmin, di Jakarta, Selasa (15/10).

Kemudian yang ketiga, penyelesaian Omnibus Law untuk investasi. Darmin mengatakan pihaknya sudah berada dalam tahap akhir untuk menyusun Omnibus Law tersebut. Dalam skema Omnibus Law yang akan diselesaikan, nantinya semua investasi akan ditangani langsung oleh presiden.

“Ada 74 Undang-Undang yang mengatur perizinan sudah dibicarakan, padahal izin investasi itu adalah kewenangan presiden sehingga nanti semua perizinan tidak boleh diserahkan pada pejabat lain. Penanggung jawab tertinggi adalah presiden” jelasnya.

Hal itu lanjut Darmin, dilakukan agar investor tidak menemukan masalah lagi di Pemerintah Daerah.

Terakhir, strategi keempat adalah konfigurasi investasi, dengan fokus tak hanya pada pembangunan infrastruktur. Sebab, selama lima tahun periode pertama pemerintahan Jokowi-JK, Darmin menilai investasi di luar sektor infrastruktur tak berkembang di Indonesia.

“Dari 226 Proyek Strategis Nasional kita, yang sudah selesai baru 83 proyek. Akhir tahun akan selesaikan 103 proyek, jadi kita harus mendorong investasi di luar infrastruktur,” ucapnya.

Darmin menambahkan, untuk mendorong konfigurasi investasi ini, Pemerintah telah menerbitkan tax holiday. Darmin pun berharap dengan tax holiday tersebut, investasi bisa datang ke sektor petrokimia, industri baja, dan farmasi. Sehingga, industri di Indonesia bisa berkembang dalam tahun-tahun mendatang.