Pembangunan Ibu Kota Tidak Memboroskan Anggaran

Pemerintah menegaskan bahwa rencana pembangunan ibu kota baru sudah melalui kajian yang matang. Terlebih, pemerintah juga tak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.

Sehingga tidak ada istilah pemborosan dalam pembangunan Ibu Kota Baru. Sebagaimana sempat dikritik oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo bahwa pemerintah tak sekadar membuat pencitraan dan menghamburkan uang negara dengan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membantah anggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyebut pemindahan ibu kota berpotensi memboroskan anggaran negara. Berdasarkan data Bappenas, dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp486 triliun.

“Kan kami ada kajiannya juga, ya ini semacam ada cost-benefit yang dilakukan oleh Bappenas. Tapi pada prinsipnya ini sudah melalui keputusan presiden, jadi tidak ada istilah boros,” jelas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf, Rabu (21/8).

Gellwynn menjelaskan, untuk membangun ibu kota baru, pemerintah hanya mengalokasikan Rp93,5 triliun dari APBN. Selebihnya, proyek di ibu kota baru akan dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 100 persen swasta. Rinciannya, nilai proyek dari KPBU ditargetkan sebesar Rp265,2 triliun dan khusus swasta Rp127,3 triliun.

“Dana tidak hanya dari APBN, kami gunakan juga KPBU dan dari hasil penyewaan aset,” ucapnya.

Gellwyn menilai, wajar apabila sejumlah pihak mengkritik keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Sehingga perlu membangun persamaan persepsi antara pemerintah dan sejumlah pihak lainnya.

“Memang tidak ujug-ujug semua langsung sepakat. Orang mengkritik itu wajar,” katanya.