Pansel KPK Masih On The Track

Pansel Capim KPK dinilai masih di jalur yang benar dalam menseleksi calim pimpinan KPK.

KETUA Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi menilai sejauh ini Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih di jalur yang benar (on the right track). Soal ada ketidakpuasan terhadap kinerja Pansel Capim KPK, hal itu dinilai sebagai sesuatu yang wajar.

"Masalah puas atau tidak puas terhadap hasil kerja Pansel Capim KPK itu wajar, karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Tapi menurut saya sejauh ini Pansel masih on the right track," ujarnya, Rabu (7/8).

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil akan menyurati Presiden Joko Widodo dan Pansel Capim KPK, Mereka mendesak Presiden mengevaluasi Pansel Capim KPK untuk bersifat transparan dan taat hukum terutama soal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para capim KPK.

Menurut Muradi, mereka yang duduk di Pansel Capim KPK adalah orang-orang yang punya kapasitas dan integritas sehingga bila mereka punya agenda terselubung, misalnya hendak meloloskan calon-calon tertentu, akan menjadi pertaruhan bagi nama baik dan kredibilitas mereka. "Saya berkeyakinan anggota Pansel Capim KPK tidak akan main-main," jelas Muradi yang juga Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad.

Pansel, kata Muradi, juga punya aturan main yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Buktinya, Basaria Panjaitan saja tidak lolos," cetusnya.

Basaria adalah Wakil Ketua KPK yang bersama dua Wakil Ketua KPK lainnya, yakni Alexander Marwata dan Laode M Syarif, kembali mencalonkan diri sebagai capim KPK. Namun dalam tes psokologi atau psykotest, Basaria yang berasal dari Polri, dinyatakan tak lolos. "Kalau Pansel berpihak pada calon dengan latar belakang tertentu, misalnya Polri, bagaimana mungkin Basaria tidak lolos,” tegasnya.

Muradi mengatadakan hal itu menanggapi tudingan bahwa Pansel Capim KPK memberikan karpet merah kepada capim KPK dari kepolisian. "Tuduhan itu tak berdasar. Bukankah yang mengetes pihak independen, dan yang membuat soal-soal dalam tes pun pihak independen?” tanya Muradi.

Muradi pun menyarankan, Pansel Capim KPK jangan terlalu terpengaruh oleh kritikan publik. "Sepanjang kerja Pansel sesuai aturan main, saya kira terus jalan saja," paparnya.

Ia berpandangan, setiap capim KPK, apa pun latar belakangnya, punya hak yang sama, sehingga Pansel harus tetap bertindak obyektif, independen dan profesional, meskipun katakanlah ada resistensi dari kalangan aktivis antikorupsi yang menolak kehadiran polisi dan jaksa di KPK.

Soal banyaknya capim KPK yang belum menyerahkan LHKPN, menurut Muradi, hal itu bukan sesuatu yang mutlak, karena mereka baru menjadi calon, belum terpilih menjadi pimpinan KPK. "Kecuali bila sudah terpilih, mereka wajib menyerahkan LHKPN ke KPK," tandasnya. (RO/R-1).

Sumber