Begini kalau sudah hati dan pikiran dibutakan oleh ketidaktahuan akhirnya yang ada hanya pemikiran yang sempit. Maka hasilnya seperti pada sekelompok wanita yang mengatasnamakan diri Komunitas Emak-emak Militan Sedunia.
Rombongan ini dikoordinir oleh Ketua Umum Badan Koordinasi Majelis Taklim (BKMT) Nurdiati Akma ini, mendesak Prabowo Subianto untuk menolak rekonsiliasi dengan kubu Joko Widodo.
Mereka masih meyakini dalam Pemilu 2019, terjadi kecurangan yang masif, dan terstruktur, juga kasat mata. Meski Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan terkait adanya kecurangan itu.
“Kami tahu apa arti rekonsiliasi. Artinya kita menerima bergabung, lalu menghilangkan sejarah lama, yang tak bisa hilang dari dada kami,” kata Nurdiati.
Ironi sekali. Padahal rekonsiliasi itu adalah berdamai kembali. Berdamai bukan berarti kita pernah berperang. Berdamai dalam artian, masyarakat yang terbelah, berdebat dan saling serang karena berbeda pilihan dalam pemilu kemarin, melupakan panasnya pemilu, kembali bersalaman dan tidak membicarakan lagi 01 dan 02.
Pemikiran Nurdiati Akmal bahwa ketika proses rekonsiliasi berlangsung akan melupakan kasus-kasus hukum yang pernah terjadi adalah salah kaprah.
Miris sekali ketika ada emak-emak pendukung Prabowo-Sandi menolak rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Emak-emak tersebut menolak rekonsiliasi dengan alasan bahwa rekonsiliasi akan menghilangkan kasus-kasus yang terjadi selama pemilu seperti kecurangan yang begitu masif, terstruktur dan kasat mata. Selain itu, peristiwa KPPS meninggal dunia saat rekapitulasi suara pemilu.
Rekonsiliasi adalah proses bersatu tanpa harus sepemikiran dalam berpolitik, sebuah negara demokrasi tetap harus mempunyai oposisi, namun berkapasitas dan berkapabilitas.
Justru yang harus dihindari adalah ajakan rekonsiliasi yang meminta syarat tertentu atau meminta jatah jabatan yang bukan haknya.
Rekonsiliasi itu baik, cuma jangan dijadikan bagi-bagi kue atau jabatan karena ketika semua partai masuk pemerintah, siapa lagi pengkritik cerdas? Apakah cukup hanya masyarakat? Tentu tidak. Harus ada politisi partai di luar pemerintah sebagai pengkritik cerdas dan vokal juga.
Biarkan saja rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo berlangsung dan berjalan secara alamiah, tidak ada yang salah disitu.
Rekonsiliasi itu harus dapat menenangkan atau mendinginkan suasana pasca Pilpres dan bicara program baik dan mantap buat bangsa dan negara.
Pernyataan emak-emak yang menuduh pemerintah saat ini berhaluan Neo komuni dan anti Islam bersifat profokatif. Desakan tersebut juga memicu polarisasi masyarakat untuk tidak bersatu dan tak mendukung pemerintahan terpilih oleh MK.
Jadi, buat emak-emak pendukung Prabowo-Sandi jangan suuzon, salah kaprah dan melarang orang rekonsiliasi. Sebab apa yang emak-emak dengungkan atau suarakan itu sudah ranah hukum dan sudah diterangkan dalam sidang MK.
Mari kita dukung Jokowi dan Prabowo bertemu!!!
No comments:
Post a Comment