JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai tak tepat jika aksi massa turun kejalan pada sidang putusan sengketa Pilpres 2019 dibungkus dengan istilah halalbilhalal. Terlebih label halalbihalal untuk menarik massa.
"Halalbilhalal di rumah sajalah, untuk apa juga halalbilhalal di lapangan. Begini, jadi kita biasakan diri hidup bernegara dengan menghormati diskusi-diskusi negara," kata Hamdan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).
Hamdan meminta semua pihak untuk menunggu putusan pengadilan dengan damai dan tertib. Hamdan mengharapkan tidak ada aksi inkonstitusional yang mengganggu jalannya persidangan.
"Ya, tunggu sajalah putusan pengadilan, ya. Karena itulah lembaga negara yang diberikan konstitusi untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini," tutur Hamdan.
Hamdan menyadari unjuk rasa merupakan hal yang biasa dan diatur dalam Undang-undang. Namun, Hamdan mengingatkan aksi unjuk rasa harus mengedepankan kedamaian.
"Kalau terjadi ricuh saya kira tidak bisa dibenarkan, karena itu negara harus hadir," ujar Hamdan.
Di media sosial ramai ajakan Aksi Super Damai di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga berasal dari pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Dalam ajakan itu, massa disebutkan berkumpul di MK mulai dari 26 hingga 28 Juni.
Disebutkan aksi digelar untuk halalbilhalal sekaligus menyambut kemenangan Prabowo - Sandiaga dalam Pilpres 2019. Massa yang hadir disebut-sebut mencapai 12 hingga 22 juta orang.
No comments:
Post a Comment