Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyatakan masyarakat perlu memiliki kemampuan mengklasifikasi berita bohong atau hoaks untuk melawan peredaran berita bohong.
"Manusia (publik) yang hidup disini harus punya kemampuan nalar untuk mengklasifikasi berita bohong," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Jumat.
Bahtiar mengatakan berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan lembaga Founding Fathers House, mayoritas publik di DKI, Banten dan sebagainya belum bisa mengklasifikasi berita hoaks.
Dia menekankan kemampuan masyarakat dalam membedakan berita bohong akan menjadi pertahanan dalam berdemokrasi.
"Pemerintah tidak bisa mengurusi semua ini sendiri," jelas dia.
Peneliti Senior Founding Father House Dian Permata mengatakan perkembangan berita bohong semakin kompleks ke depan. Saat ini hoaks tidak hanya sesuatu yang dinarasikan.
Dia mengatakan hoaks juga dapat terjadi dalam bentuk fitnah dengan teknik montase yakni menempelkan rekaman suara pada video orang lain.
Dengan teknik itu, maka seolah-olah orang dalam video berbicara sesuai dengan rekaman suara yang ditempelkan padanya.
"Bisa saja ada video seseorang berbicara sebagai Kapuspen Kemendagri," kata Dian.
Perkembangan hoaks semacam itu menurutnya perlu mendapatkan perhatian bersama.
No comments:
Post a Comment