Hoaks, Politik Uang dan Isu SARA Menjadi Ancaman di Pemilu 2019

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Founding Father House (FFH) menyebutkan bahwa hoaks dan toleransi masih menjadi ancaman Pemilu 2019.

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan, survei tersebut menunjukkan turunnya nalar rekan mahasiswa dan semakin keringnya tema-tema diskusi publik yang substantif, sehingga berdampak pada berkembangnya hoaks.

“Ruang publik sangat kering gagasan kebangsaan dan kenegaraan. Pendidikan sebagai tempat melatih penalaran terhadap fenomena, gejala dan peristiwa,” kata Bahtiar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/2).

Kemendagri, kata Bahtiar mengatakan selalu terbuka terhadap berbagai masukan publik. Sehingga pihaknya siap melawan racun-racun demokrasi.

Sementara itu, peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata menyebut, berdasarkan survei kepada 300 responden ditemukan bahwa politik uang dan Sara menjadi ancaman paling mengkhawatirkan. Tercatat, ancaman politik uang di wilayah DKI Jakarta menjadi yang paling besar dengan mengumpulkan 52 poin disusul dengan Provinsi Banten 37 dan Jawa Barat 34 poin.

Sedangkan ancaman sara, menjadi ancaman paling mengkhawatirkan kedua, terutama di Provinsi Banten dengan 51 poin, disusul dengan DKI 29 dan Jawa Barat 25 poin. Hasil survei tersebut menjelaskan bahwa politik uang masih menjadi hal yang lumrah bahkan tidak asing di masyarakat perkotaan, dan Sara masih menjadi dilema perkembangan toleransi di Indonesia.

Terlepas dari hasil survei, Dian turut mengkhawatirkan risiko ancaman penyalahgunaan teknologi informasi yang bahkan di negara lain juga mengalami hal yang serupa. Ia menilai kemampuan memanipulasi data digital yang berisikan fitnah yang berujung hoaks kini semakin mudah.

“Kemampuan teknologi dalam memanipulasi video riil melalui rekayasa digital menjadi video yang berisikan hoaks semakin berkembang luas dan mudah dipelajari,” ujar Dian.

Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron menyebutkan, politik uang dan isu SARA menjadi ancaman nyata Pemilu. Bahkan di era tsunami Informasi saat ini, negara harus mencerdaskan bangsa agar tidak tersesat dalam belantara digital.

Ia pun menyebut, Toleransi bukan lagi soal narasi atau wacana sehingga harus diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa.

Sumber