Stof Fitnah dan Hoax – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, menyebut bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 Pemerintah akan mengedepankan lima Program Prioritas, salah satunya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kontekstual Papua, pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan.
Lima Program Prioritas tersebut, menurut Bambang merupakan upaya mengatasi masalah beberapa isu strategis dalam aspek pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; tingginya harga logistik pada daerah-daerah yang aksesibilitas masih terbatas seperti Papua dan Papua Barat; rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan; kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana; belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sangat fokus dalam mengimplementasikan program–program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI.
Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pembangunan 1.098 km jalan di perbatasan Papua yang terbentang dari Jayapura hingga Merauke. Namun, pembangunan ini bukanlah perkara mudah, mengingat kondisi alam, kontur, lingkungan dan pegunungan tengah di Papua yang cukup berat. Pembangunan jalan di perbatasan Papua terdiri dari tiga segmen, yaitu Jayapura-Arso-Waris-Yeti (128,18 km), Yetti-Ubrub-Oksibil (301,74 km) dan Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke (668,32 km), sehingga sejak 2015 jalan perbatasan Papua telah berhasil tembus 908,72 kilometer. Sementara, untuk tahun 2019, pemerintah akan berkonsentrasi di Ubrub sampai Oksibil, sekaligus menyediakan alternatif pilihan untuk menuju point to point dari Jayapura hingga Ubrub, ataupun dari bawah sampai atas menuju Trans Papua.
Selain itu, Pemerintah membangun 355 rumah khusus (Rusus) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Papua Barat dengan tipe 36, dilengkapi meubel, air dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air untuk meningkatkan kenyamanan penghuni. Tahun 2018, pembangunan Rusus di Papua Barat dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu 50 unit plus 80 unit instruksi Presiden di Kabupaten Sorong, 50 unit di Kabupaten Teluk Bingung, 50 unit di Kabupaten Fakfak, 50 unit di Kabupaten Keimanan dan 75 unit Kabupaten Manokwari.
Rusus yang dibangun bukan hanya diperuntukkan bagi MBR tetapi juga bagi pemuka agama/adat, masyarakat yang terimbas konflik, petugas, tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan eks anggota OPM yang tinggal di Kampung Wasambin, Distrik Teluk Maybilit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
No comments:
Post a Comment