Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir-akhir ini disoroti masyarakat terlebih saat Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan DPR periode saat ini merupakan yang terburuk sejak era reformasi.
Lucius mengatakan tren penurunan kinerja DPR telah terjadi sejak tahun pertama DPR periode ini menjabat pada 2014 lalu.
Dia mencatat pada tahun pertama, DPR hanya berhasil mengegolkan tiga rancangan undang-undang. Jumlah itu meningkat pada tahun kedua menjadi 10 RUU dan terus mengalami penurunan hingga tahun ini.
“Tahun lalu hanya enam dari 52 RUU yang berhasil disahkan DPR, dan tahun ini yang akan segera berakhir dalam hitungan bulan, DPR baru mensahkan 4 RUU dari total 50 RUU yang direncanakan,” papar dia.
Padahal, kata dia, biaya yang dikeluarkan DPR untuk membahas satu RUU bisa mencapai Rp8 miliar. Kebiasaan DPR yang kerap memperpanjang masa pembahasan RUU dianggap sebuah inefesiensi besar-besaran.
Bahkan lebih parah lagi saat Rapat paripurna DPR RI masa persidangan II tahun sidang 2018-2019 Kamis (13/12) rapat ini hanya dihadiri puluhan anggota DPR RI saja.
Pantauan wartawan senayan (demikian biasa disebut untuk para jurnalis yang bertugas di kompleks parlemen DPR/MPR/DPD RI) jumlah anggota yang hadir hanya mencapai 85 orang saja.
Petugas absensi pun enggan menyebut secara rinci berapa jumlah anggota yang hadir dan memilih untuk mengabaikan awak media.
Salah seorang anggota dan Wakil Ketua DPR RI yang tidak hadir tersebut adalah Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR RI yang mewakili Partai Gerindra. Legislator yang “paling vokal” di media sosial twitter Fadli Zon tersebut pernah meminta masyarakat untuk memaklumi kinerja buruk tersebut.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan kerjaan utamanya yang hanya bisa memantau dan nyinyir kepada Presiden Jokowi, bahkan pada urusan remeh temeh sekalipun.
Seperti saat Fadli Zon menyindir momentum liburan keluarga Presiden Jokowi yang dianggap pencitraan untuk menutupi isu oposisi “kegagalan ekonomi” dengan mengundang wartawan.
Pernyataan tersebut tentunya sangat aneh, karena sebagai Tokoh negara, sudah pasti Jokowi adalah media darling menjadi sumber berita bagi wartawan. Tidak ada alasan untuk menyinyiri liburan keluarga Jokowi yang sangat tampak indah dan perlu dibanggakan.
Justru nyinyiran tersebut untuk menutupi kekurangan capres yang didukungnya yang keluarganya berantakan dan hingga saat ini masih menduda.
Tidak heran kalau Fadli Zon kepanasan menyaksikan Jokowi mengadakan liburan keluarga yang disertai banyak wartawan.
Sudah pasti citra Jokowi sebagai pemimpin yang mampu membina dan memimpin keluarga akan berdampak baik pada elektabilitasnya.
Apalagi kalau dibandingkan dengan keluarga Prabowo yang tampak bertolak belakang 180 derajat. Jokowi tampak bahagia sementara keluarga Prabowo broken home. Belum lagi kalau dikaitkan dengan isu anak Prabowo yang mendukung LGBT. Maka dampak politik liburan keluarga Jokowi akan menaikkan elektabilitas Jokowi dan pada saat yang sama menghantam Prabowo.
Tidak hanya nyinyir di twitter Fadli Zon juga beberapa kali terbukti menyebarkan hoax saat ingin menghantam Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) yang bersedia menjadi pengacara paslon Pilpres no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.
Pernyataannya di twitter yang mengklaim dirinya sebagai salah seorang pendiri PBB ternyata Hoax dan Bohong.
Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Bidang Komunikasi dan Opini Publik, Solihin Pure menegaskan pernyataan Fadli tersebut merupakan hoax alias informasi bohong.
Solihin menjelaskan, dalam akta notaris pendirian PBB yang diterbitkan kantor Akta Noratis Anasrul Jambi, SH tertera sebayak 38 nama pendiri PBB.
Akte yang dikeluarkan pada 5 November 1998 itu tidak tertera nama Fadli Zon.
“Akta Notaris itu dokumen otentik yang sulit dibantah oleh siapapun,” tegas Solihin Sabtu (10/11) lalu.
Solihin menambahkan Fadli memang pernah menjadi pengurus PBB. Tapi itu bukan membuat Fadli masuk dalam jajaran pendiri partai.
Track record Fadli Zon sebagai penyebar hoax dan provokator pun makin panjang saat dirunut cuitan Fadli Zon memberikan penilaian dan pendapat soal posisi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sangat disayangkan seorang pimpinan DPR mengeluarkan pernyataan tentang kasus Sumber Waras yang tengah ditangani KPK tidak ditunjang data-data yang valid.
Saya pikir, Fadli Zon sedang mendegradasikan dirinya sendiri,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti tahun 2016 lalu.
Ray mengaku tak memahami logika berpikir Fadli Zon ketika dia mengatakan, kasus Sumber Waras itu domain pengadilan bukan KPK. “KPK itu penuntut umum.
Apa yang mau diadili di pengadilan kalau apa yang mau dituntut tidak ada. Tak ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut,” katanya.
Ia pun mengimbau Fadli Zon agar tidak mengeluarkan pernyataan karena nafsu politik semata.
Menurut Ray, akan sangat elegan jika yang dilakukan Fadli Zon adalah mengevaluasi kenapa BPK melakukan audit seperti itu.
Saat Kordinator TPDI Petrus Selestinus juga mengecam pernyataan Fadli.
“Pendapat Fadli Zon cenderung membodohi publik dan menunjukan kurang pahamnya Fadli Zon tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum lainnya yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi,” kata Petrus.
Menurut Petrus, pendapat Fadli Zon selain tidak argumentatif, juga menggambarkan watak seorang pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang tidak memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab KPK sebagai Lembaga Penyelidik, Penyidik dan Penuntut perkara Korupsi dan BPK sebagai Lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Tampaknya pada tahun 2019 mendatang masyarakat perlu lebih teliti dan rasional memilih wakil rakyatnya agar tidak ada lagi Fadli Zon lainnya yang hanya berkutat bikin puisi dan nyinyiran yang tidak substansial dengan tugas kenegaraan yang mestinya menjadi tanggung jawabnya sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan.
No comments:
Post a Comment